PKS juga menyatakan ketidaksetujuannya dana haji dipakai buat infrastruktur seperti yang diidam-idamkan Jokowi.
Fraksi PAN DPR mempertanyakan rencana pemerintah menggunakan dana awal haji di luar yang tidak berkaitan dengan kepentingan haji. Termasuk rencana pemerintah yang akan menggunakan dana awal haji untuk pembangunan infrastruktur.
“Kami akan menolak kalau dana haji digunakan untuk yang lain. Termasuk yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat Sidang Paripurna DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (27/7).
Lebih lanjut Yandri menambahkan, mengingat dana haji ini adalah dana umat Islam maka pemerintah sebaiknya melibatkan DPR dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatu Ulama (NU), Persis dan lain-lain.
“Pemerintah harus mengajak ormas-ormas Islam untuk membicarakan dana haji ini. Jangan main pakai aja tanpa mengajak ormas-ormas Islam dan DPR dalam menggunakannya,” ungkapnya.
Lebih jauh Yandri juga meminta agar postur APBN lebih berpihak pada kepentingan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat.
“Seharusnya dananya digunakan untuk kepentingan umat tadi bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Yandri prihatin dengan kondisi sarana pendidikan umat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Misalnya sarana dan pra sarana madrasah. Termasuk ekonomi umat yang juga masih sangat memprihatinkan.
Sebelumnya, PKS juga menyatakan ketidaksetujuannya dana haji dipakai buat infrastruktur seperti yang diidam-idamkan Jokowi.
